Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, dalam pengantar sidang menyoroti pentingnya pergeseran paradigma penganggaran dari sekadar formalitas teknokratis menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi. “Anggaran adalah refleksi politik anggaran dan harus mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat. DPRD tidak akan membiarkan anggaran sekadar menjadi tumpukan angka yang tidak berwujud manfaat konkret,” tegasnya.
Dalam paparan Banggar DPRD, ditemukan bahwa masih banyak pos belanja dalam struktur APBD yang tidak berbanding lurus dengan kinerja dan dampak lapangan. Belanja modal yang seharusnya menopang pertumbuhan infrastruktur daerah seringkali justru tereduksi oleh belanja operasional yang tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD dari lintas fraksi memberikan penekanan agar pemerintah daerah melakukan review menyeluruh terhadap program-program yang selama ini minim output dan outcome. “Evaluasi bukan hanya soal angka, tapi soal dampak. Kita harus hentikan pemborosan anggaran pada kegiatan seremonial atau program yang tidak memiliki efek jangka panjang terhadap pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan warga,” ujar anggota Komisi III.
Paripurna ini juga menjadi ajang evaluatif atas kinerja perangkat daerah yang dinilai belum menunjukkan sinergi dan efektivitas dalam menyerap anggaran secara produktif. DPRD memberikan catatan agar TAPD dan OPD terkait menyusun ulang skema prioritas anggaran berbasis data dan kebutuhan ril masyarakat.
Sebagai penutup, DPRD menyatakan bahwa optimalisasi anggaran merupakan bagian dari reformasi birokrasi daerah yang lebih luas. DPRD berkomitmen untuk terus memainkan peran aktif sebagai pengawal anggaran, pengontrol kebijakan, dan representasi utama dari aspirasi publik.
Red.
Posting Komentar