Muratara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum ini, DPRD menegaskan pentingnya perubahan postur APBD agar lebih ramping namun berdampak langsung bagi masyarakat. Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menyampaikan bahwa efektivitas belanja publik tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari arah kebijakan dan manajemen pelaksanaannya.
“Sudah terlalu lama kita terjebak dalam rutinitas anggaran yang boros. Sekarang waktunya berbenah. Kami ingin setiap program yang dibiayai APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Devi di hadapan peserta rapat.
DPRD menemukan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat besar, seperti perjalanan dinas yang berlebihan, pengadaan barang yang tidak mendesak, hingga proyek fisik yang tumpang tindih. Legislatif mendesak agar belanja-belanja semacam ini ditinjau ulang dan dialihkan ke sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sejumlah anggota dewan juga mendorong adanya konsolidasi lintas sektor antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dengan perangkat perencanaan. Langkah ini dinilai penting agar setiap program yang lahir benar-benar berbasis data, komprehensif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara terukur.
“Anggaran bukan milik satu pihak, tapi milik publik. DPRD akan terus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah daerah,” ujar salah satu anggota Komisi I.
Paripurna ini sekaligus dimaknai sebagai momentum perubahan dalam tata kelola keuangan daerah. DPRD mengajak pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meninggalkan ego sektoral dan menyusun strategi fiskal yang inklusif serta realistis.
Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, DPRD Muratara berharap perubahan KUA-PPAS 2025 menjadi titik balik reformasi anggaran daerah. Harapannya, APBD Muratara ke depan semakin sehat, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Red.
Posting Komentar