MURATARA – Dialog antara Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat dengan perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berlangsung cukup alot saat aksi penyampaian aspirasi di halaman Kantor DPRD Muratara. Sejumlah pertanyaan yang diajukan massa aksi berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi fokus pembahasan.
Dalam aksi tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hadir secara langsung. Berdasarkan penyampaian kepada peserta aksi, tugas menerima aspirasi dan memberikan penjelasan diwakilkan kepada jajaran Sekretariat DPRD yang telah diberikan mandat untuk mengawal jalannya dialog.
Pada kesempatan itu, perwakilan Sekretariat DPRD menyampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama ini telah dilakukan sesuai prosedur, regulasi, dan mekanisme yang berlaku. Mereka juga meminta agar masyarakat memahami apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas dengan alasan bahwa aparatur juga merupakan manusia biasa.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan langsung dari Koordinator Aksi, Muhamad Aap. Menurutnya, apabila seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan sebagaimana disampaikan, maka berbagai temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025 seharusnya tidak muncul.
Muhamad Aap menyampaikan bahwa keberadaan temuan BPK menunjukkan masih terdapat aspek pengelolaan keuangan yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut sesuai rekomendasi auditor negara. Ia juga menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang didasarkan pada hasil observasi lapangan, penelaahan dokumen, dan kajian terhadap data yang berhasil dihimpun.
Selain itu, Koordinator Aksi juga menyoroti pernyataan mengenai "manusia biasa" yang disampaikan dalam dialog. Menurutnya, setiap aparatur sipil negara memang memiliki keterbatasan sebagai individu, namun ketika menjalankan tugas kedinasan, terdapat standar profesionalisme, kompetensi, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang diemban.
Ia menilai bahwa aparatur pemerintah telah memperoleh pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kapasitas yang dibiayai negara untuk memastikan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Selama dialog berlangsung, massa aksi terus mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai hasil investigasi yang mereka lakukan, termasuk beberapa poin yang menurut mereka memiliki keterkaitan dengan temuan BPK. Sejumlah jawaban yang diberikan perwakilan Sekretariat DPRD dinilai belum menjawab seluruh substansi pertanyaan yang disampaikan.
Aliansi berharap seluruh poin yang menjadi tuntutan masyarakat dapat dijelaskan secara resmi melalui mekanisme yang berlaku, baik dalam bentuk klarifikasi tertulis maupun melalui tindak lanjut oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Massa aksi juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi BPK serta hasil investigasi yang telah mereka sampaikan kepada lembaga yang berwenang. Mereka berharap seluruh proses berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aksi penyampaian aspirasi berakhir dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Seluruh tuntutan diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD untuk disampaikan kepada pimpinan, sementara massa aksi menyatakan akan menunggu langkah tindak lanjut serta membuka ruang dialog apabila diperlukan pada kesempatan berikutnya.
Posting Komentar